Bahaya Gerakan Sekularisasi

Antara tahun 1986-1987, sejumlah cendikiawan –seperti Dr. Amien Rais, Dr. Kuntowijoyo, Dr. Yahya Muhaimin, Dr. A. Watik Praktiknya, dan Endang S. Anshari- melakukan wawancara intensif dengan Dr. Mohammad Natsir. Mereka menggali pemikiran Natsir dengan sangat intensif. Berulangkali wawancara dilakukan. Sayang, hasil rekaman wawancara itu kemudian tidak terselamatkan. Dokumen yang tersisa hanya sebuah buku setebal 143 halaman, berjudul-Percakapan Antar Generasi: Pesan Perjuangan Seorang Bapak (1989). (Makalah Indonesia Masa Depan, Perspektif Peradaban Islam, Adian Husaini).

Dalam buku tersebut, M. Natsir menyebutkan, ada tiga tantangan dakwah yang dihadapi umat Islam Indonesia, yaitu (1) Pemurdatan, (2) Gerakan Sekularisasi dan (3) Gerakan Nativisasi. Di antara yang ketiga tersebut, yang paling besar dirasakan pengaruhnya saat ini adalah Gerakan Sekularisasi dan Liberalisasi karena didukung secara besar-besaran oleh negara-negara barat. Mengenai hal ini, M. Natsir menyatakan :

“Namun demikian, proses sekularisasi yang terjadi seperti “alamiah” sejalan dengan perkembangan zaman di atas, rupanya dihidup-hidupkan oleh sekelompok orang. Saya sebut “dihidup-hidupkan” karena memang kita mengetahui ada usaha aktif untuk terjadinya proses sekularisasi ini. Di tahun tujuh-puluhan kita ingat adanya “gerakan sekularisasi” dalam rangka apa yang mereka sebut “pembaharuan” Islam. Demikian pula yang terjadi akhir-akhir ini, ada “reaktualisasi” ada “kontekstualisasi”, dan sebagainya. Jadi memang ada usaha aktif. Proses sekularisasi ini amat nyata terutama dalam sistem pendidikan kita. Pelajaran atau pemahaman agama diberikan bukan saja dalam content yang terbatas, tetapi diberikannya pelajaran lain yang isinya mengaburkan atau bahkan bertentangan dengan tujuan mendidik manusia religious. Proses sekularisasi juga menggunakan jalur publikasi dan media massa. Baik dalam buku-buku maupun tulisan. Dalam kaitan ini, saya mengajak pada para intelektual muslim khususnya untuk memikirkan bagaimana menghadapi arus sekularisasi ini, baik yang terjadi secara alamiah maupun yang disengaja.” (A. Watik Praktiknya, Percakapan Antar Generasi: Pesan Perjuangan Seorang Bapak, hal 101).

Natsir memandang bahwa modernisasi dalam Islam harus diartikan sebagai “kembali kepada yang pokok atau keaslian”, bukan menyimpang dari yang telah ada, tanpa melihat baik dan buruknya”. Sedangkan pengertian “Tajdid”, Natsir mengutip dari tokoh Muhammadiyah KH Faqih Usman, yaitu “mengintrodusir kembali apa yang dulu pernah ada tetapi ditinggalkan. “Yaitu membersihkan kembali Islam dari apa yang telah ditutupi oleh “noda-noda”. (Ibid, hal 25-26).

Sebelum kemerdekaan, Mohammad Natsir bersama gurunya, A. Hassan sudah terlibat dalam polemik bersama Soekarno. Ketika itu Soekarno melontarkan gagasannya soal hubungan agama dan negara di Majalah “Panji Islam” –pimpinan tokoh Masyumi Zainal Abidin Ahmad- nomor 12 dan 13 tahun 1940. Ia menulis sebuah artikel berjudul “Memudakan Islam”.

Dalam tulisannya, Bung Karno menyebut sekularisasi yang dijalankan Kemal Attaturk di Turki –yakni pemisahan agama dari negara- sebagai langkah “paling modern” dan “paling radikal”. Kata Bung Karno: “Agama dijadikan urusan perorangan. Bukan Islam itu dihapuskan oleh Turki, tetapi Islam itu diserahkan kepada manusia-manusia Turki sendiri, dan tidak kepada negara. Maka oleh karena itu, salahlah kita kalau kita mengatakan bahwa Turki adalah anti-agama, anti Islam. Salahlah kita, kalau kita samakan Turki itu dengan, misalnya Rusia.” Menurut Soekarno, apa yang dilakukan Turki sama dengan yang dilakukan negara-negara Barat. Di negara-negara seperti Inggris. Perancis, Belanda, Belgia, Jerman, dan lain-lain, urusan agama diserahkan kepada individu pemeluknya, agama menjadi urusan pribadi, dan tidak dijadikan sebagai urusan negara, tidak dijadikan sebagai agama resmi negara. Jadi, simpul Soekarno, buat kesemalatan dunia dan buat kesuburan agama –bukan untuk mematikan agama itu- urusan dunia diberikan kepada pemerintah, dan urusan agama diberikan kepada yang mengerjakan agama.- “Geef den Keizer wat des keizers is, en God wat Godes is, kata Soekarno mengutip Bibel. (M. Thalib dan Haris Fajar, Dialog Bung Karno-A. Hassan, 1985: 25-28).

A. Hassan tokoh Persatuan Islam (PERSIS) mengkritis keras pandangan Soekarno tentang Sekularisme. Di Majalah yang sama ia menulis artikel berjudul- “Membudakkan Pengertian Islam”. Hassan menyebut logika Soekarno sebagai “logika otak lumpur”. Sebagian besar pejabat pemerintah Turki di masa Attaturk, menurut A. Hassan, adalah pemabok, hobi dansa, dan pelaku berbagai kegiatan maksiat lainnya. Tetapi, itulah yang justru dipuji Soekarno sebagai tindakan modern dan radikal. Mereka juga yang menghapus hukum-hukum Allah dari masyarakat Turki. A. Hassan mencontohkan, di negara Rusia saja, orang Islam bebas shalat di Masjid dan boleh berazan dalam bahasa Arab.

A. Hassan menegaskan: “Ir. Soekarno tidak mengerti, bahwa Eropa memisahkan agama Kristen dari Staat (negara), tidak lain karena di dalam agama Kristen tidak ada ajaran (konsep) tentang pemerintah. Dari jaman Nabi Isa as hingga sekarang ini belum pernah terdengar bahwa suatu negara menjalankan hukum agama Kristen.” Soal penyalahgunaan Islam oleh negara, menurut A. Hassan, hal yang sama bisa terjadi pada paham yang lain, seperti paham kebangsaan yang dianut oleh Soekarno. “Apabila suatu negara atau kerajaan telah menjadikan Islam sebagai perabot (alat) sehingga ia menjadi penghambat kemajuan dan hilang pengaruhnya, maka siapakah yang bersalah? Negara atau Agama? Kalau di suatu tempat, (paham) kebangsaan dijadikan untuk memecah belah, maukah saudara Ir. (Soekarno) membuang dan menyingkirkan (paham) kebangsaan dengan alasan yang sama,” kata A. Hassan.

Alasan bahwa jika agama dipakai untuk memerintah maka akan digunakan sebagai alat penghukum oleh rezim yang zalim, juga ditolak keras oleh A. Hassan. Alasan semacam itu disebutnya sangat dangkal, “cethek”, dan menunjukkan pikiran yang “cethek” pula. Ia menulis: “Kalau raja-raja, orang zalim dan orang-orang bertangan besi menggunakan agama Islam sebagai alat penghukum –katakanlah dengan cara yang zalim- maka dapatkah ini berarti bahwa agama itu tidak mampu menjadi hukum negara, atau memang merupakan hukum yang tidak adil? Tidakkah pembaca perhatikan, berapa banyak raja-raja, orang-orang zalim dan orang-orang tangan besi menggunakan hukum negara bikinan manusia untuk memeras, menindas, dan menganiaya rakyat? Lihatlah Prancis sebelum revolusi besar, lihatlah Rusia sebelum dan sesudah Komunis. Bacalah pula sejarah di lain-lain negara, niscaya pembaca akan menemukan, betapa panggung sejarah penuh dengan kekejaman raja-raja dengan menggunakan hukum buatan manusia sendiri. Bahkan lihatlah negara-negara yang mengatakan dirinya sebagai negara maju, betapa mudah mereka itu membuat hukum sewaktu-waktu diperlukan untuk menindas rakyat!” Penggunaan dalil bibel untuk memisahkan urusan negara dan urusan agama dinilai sebagai alasan “sontoloyo” oleh A. Hassan. “Saudara Ir. (Soekarno) rupanya tidak atau belum mengetahuinya, bahwa bencana dunia yang sebegini banyak datangnya justru dari negara yang tidak menggunakan agama sebagai hukum positif. Kalau negara diurus secara atau menurut agama, niscaya selamatlah dunia dari segala bencana,” tulis A. Hassan. (Ibid, hal 75-89).

Natsir menceritakan, bahwa dialog mereka dengan Soekarno ketika itu berlangsung secara sehat. Dia menceritakan kepada Amien Rais dan kawan-kawan: “Kita memang sama-sama menghendaki kemerdekaan, tetapi motivasi kita berbeda, faham dan prinsipnya juga berbeda, tapi kita tidak bermusuhan secara pribadi. Inilah yang saya maksud dialog yang “sehat”. Orang bisa berbeda pendapat, dan bahkan berbeda 180 derajat, tapi masih dapat berkomunikasi secara terbuka. Bahkan, pada saat Bung Karno ditahan di penjara oleh pemerintah penjajah, kamilah dari Persis yang pertama-tama menjenguknya. Bukan keluarganya atau teman-temannya. (Percakapan Antar Generasi: Pesan Perjuangan Seorang Bapak, hal 48-49).

Perdebatan Islam versus sekularisme kemudian berlanjut dalam siding-sidang BPUPKI (1945) dan juga kemudian berlanjut dalam sidang Konstituante tahun 1955-1959. Pada sidang Konstituante pada 13 November 1957, Natsir menyampaikan pidato yang bersejarah tentang Islam dan sekularisme. Pidato itu sangat mengagumkan, hingga saat itu juga, Prof. Hamka menggubah sebuah puisi berjudul “Kepada Saudaraku M. Natsir”, yang memuat kekaguman Hamka kepada Natsir. Dalam pidato itu, Natsir mengupas tuntas kelemahan sekularisme, yang dia katakana sebagai paham tanpa agama atau la diiniyah. Natsir mengatakan: “Sekularisme adalah suatu cara hidup yang mengandung paham, tujuan, dan sikap hanya di dalam batas keduniaan. Seorang sekularis tidak mengakui adanya wahyu sebagai salah satu sumber kepercayaan dan pengetahuan. Ia menganggap bahwa kepercayaan dan nilai-nilai itu ditimbulkan oleh sejarah ataupun oleh bekas-bekas kehewanan manusia semata-mata dan dipusatkan kepada kebahagiaan manusia dalam kehidupan sekarang ini belaka.”

Natsir dengan tegas menawarkan kepada Sidang Konstituante agar menjadikan Islam sebagai dasar negara RI. Kata Natsir, “Jika dibandingkan dengan sekularisme yang sebaik-baiknya pun, maka adalah agama masih lebih dalam dan lebih dapat diterima oleh akal. Setinggi-tinggi tujuan hidup bagi masyarakat dan perseorangan yang dapat diberikan oleh sekularisme, tidak melebihi konsep dari apa yang disebut humanity (peri-kemanusiaan). Yang menjadi soal adalah pertanyaan, “Dimana sumber perikemanusiaan itu?”

Sampai akhir tahun 1960-an, semua partai dan organisasi Islam masih bersepakat memperjuangkan Islam dan menolak sekularisme. Akan tetapi mulai akhir tahun 1960, mulailah gerakan sekularisasi di Indonesia dimulai dari kalangan aktivis organisasi Islam. Di Yogyakarta, sekelompok aktivis Islam yang tergabung dalam Lingkaran Diskusi Limited Group, sangat terpengaruh oleh buku “The Secular City”nya Hervey Cox. Di antara sejumlah aktivis dalam diskusi itu adalah Dawam Raharjo, Djohan Effendi, dan Ahmad Wahib.

Sejak itu, sekularisasi Islam yang sudah ditanamkan sejak zaman penjajahan Belanda, mulai menapakkan kakinya di tubuh umat Islam sendiri. Beberapa tahun kemudian, pada 3 Januari 1970, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), Nurcholish Madjid, secara resmi menggulirkan perlunya dilakukan sekularisasi Islam dan juga proses liberalisasi. Dalam makalahnya yang bertajuk: “Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat”, Nurcholish Madjid menyatakan:

“…pembaruan harus dimulai dengan dua tindakan yang saling erat hubungannya, yaitu melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional dan mencari nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan. Nostalgia, atau orientasi dan kerinduan pada masa lampau yang berlebihan, harus diganti dengan pandangan ke masa depan. Untuk itu diperlukan suatu proses “liberalisasi”. Proses itu dikenakan terhadap “ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan Islam” yang ada sekarang ini…” Untuk itu, menurut Nurcholish, ada tiga proses yang harus dilakukan dan saling kait-mengait: (1) sekularisasi, (2) kebebasan intelektual dan (3) gagasan mengenai kemajuan dan sikap terbuka.”

M. Natsir dan tokoh-tokoh Islam ketika itu sudah sangat menghawatirkan bahaya gerakan sekularisasi Nurcholish Madjid dan kawan-kawan. Pada 1 Juni 1972, dilakukan pertemuan tokoh-tokoh di kediaman M. Natsir. Semula, pertemuan itu bukan untuk membahas fenomena gagasan Pembaruan, tetapi akhirnya hal itu menjadi pembahasan pokok ketika Natsir mengungkapkan masalah tersebut. Meskipun mengaku sudah menganggap Nurcholish Madjid seperti “anak sendiri”, tetapi Natsir mengaku risau dengan hasrat gagasan Pembaharuan yang ingin “menjauhkan diri dari cita-cita Akidah dan Umat Islam”. (Lihat, Muhammad Kamal Hasan, “Modernisasi Indonesia: Respon Cendikiawan Muslim (Ciputat: Lingkaran Studi Indonesia, 1987), hal 155-156.

Seperti sudah dikhawatirkan sejak awal oleh M. Natsir dan kawan-kawan, sejak pintu sekularisasi dan pembaharuan dibuka tanpa kendali, maka peristiwa-peristiwa tragis dalam dunia pemikiran Islam di Indonesia kemudian susul-menyusul dan berlangsung secara liar, sulit dikendalikan lagi. Dan kini, di tengah-tengah era liberalisasi dalam berbagai bidang, liberalisasi pemikiran Islam juga menemukan medan yang sangat kondusif, karena didukung secara besar-besaran oleh negara-negara Barat. Sekularisasi dan Liberalisasi Islam secara besar-besaran juga dilakukan di Perguruan Tinggi Islam (PTI) yang saat ini jumlahnya di Indonesia lebih dari 500 PTI. Sekularisasi di PTI bisa dikatakan mulai 1973 dengan diterapkannya buku Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya karya Prof. Harun Nasution (alumnus Studi Islam McGill University) sebagai buku wajib dalam studi Islam di PTI.

Majalah Panji Masyarakat  No 727 edisi 1-10 Agustus 1992 memuat judul sampul: “Sudah Muncul Neo-Modernis Islam”, dengan memuat foto Harun Nasution dan Nurcholish Madjid. Jika Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid dan sebagainya dipandang sebagai pelopor penbaruan/liberalisasi Islam di organisasi Islam dan masyarakat, maka Prof. Dr. Harun Nasution melakukan pembaruan Islam di dalam kampus-kampus Islam. Ketika menjadi rector IAIN Ciputat, Harun mulai melakukan gerakan yang serius dan sistematis untuk melakukan perubahan dalam studi Islam. Ia mulai dari mengubah kurikulum IAIN.

Berdasarkan hasil rapat rector IAIN se-Indonesia pata Agustus 1973 di Ciumbuluit Bandung, Departemen Agama RI memutuskan: buku Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya (IDBA) karya Prof. Harun Nasution direkomendasikan sebagai buku wajib rujukan mata kuliah Pengantar Agama Islam”- mata kuliah komponen Institut yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa IAIN.

Harun Nasution sendiri mengakui ketika itu tidak semua rektor menyetujuinya. Sejumlah rektor menentang keputusan tersebut. Tapi, entah kenapa, keputusan itu tetap dijalankan oleh pemerintah. Buku IDBA dijadikan buku rujukan dalam studi Islam. Karena ada intruksi dari pemerintah (Depag) yang menjadi penaung dan penanggung jawab IAIN-IAIN, maka materi dalam buku Harun Nasution itu pun dijadikan bahan kuliah dan bahan ujian untuk perguruan tinggi swasta yang menginduk kepada Departemen Agama. (Indonesia Masa Depan, Perspektif Peradaban Islam, Adian Husaini).

Menghadapi kenyataan seperti itu, dimana kekhawatiran orang tua kita, A. Hassan dan M. Natsir terhadap gerakan Sekularisasi dan Liberalisasi saat ini sudah terbukti berkembang pesat dan bahkan sulit untuk dibendung, kecuali dengan “kerja keras” yang lahir dari semangat optimisme dalam mengemban amanah “memperjuangkan Agama Allah” ini. Lantas, bagaimana dengan kita, apakah kita akan terus terpelosok semakin dalam dan tertipu oleh lumpur “Sekularisai, Liberalisasi dan Pluralisasi” yang tak asing lagi di telinga kita? ataukah kita akan mulai menyadari dan kembali kepada asas keislaman kita dengan menyemarakkan kembali kebanggan kita terhadap Islam yang mulia ini serta berdiri di garis depan dalam membentengi Akidah Umat. Memang, memperbaiki tidak mudah seperti menghancurkan, tetapi di sinilah perjuangan kita!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s